Setiawan Joedy. Juni 2023. PROBLEMATIKA SIDANG KODE ETIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN . Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing pendamping: Muhammad Yasir., S.H., M.H.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang PROBLEMATIKA SIDANG KODE ETIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN. Secara teknis menentukan bagaimana prosedur sidang kode etik, kapan oknum polisi bisa di sidang etik, pemberhentian secara tidak hormat, dan dapatkah polisi yang melakukan tindak pidana tidak di sidang etik, hal tersebut menimbulkan pertanyaan diantaranya Kapan oknum polisi di periksa di sidang kode etik karena diduga melakukan tindak pidana dan Dapatkah oknum anggota yang diduga melakukan tindak pidana tidak dilakukan pemeriksaan di sidang kode etik. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama Pertama, proses hukum pidana akan berjalan melalui sistem peradilan pidana biasa. Jika ada cukup bukti untuk mendukung tuduhan pidana, oknum polisi tersebut akan diadili di pengadilan pidana yang berwenang. Ini akan melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan yang melibatkan jaksa penuntut dan pengacara. Kedua, dalam beberapa kasus, oknum polisi tersebut juga dapat diperiksa di sidang kode etik yang dijalankan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang mengatur perilaku anggota polisi. Sidang kode etik ini bertujuan untuk menentukan apakah oknum polisi tersebut telah melanggar standar etika atau peraturan perilaku yang berlaku di kepolisian. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenakan sanksi disiplin seperti peringatan, penangguhan, pemecatan, atau tindakan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku Kedua : Proses hukum disiplin atau etik dirancang untuk menangani pelanggaran standar etika atau perilaku yang dilakukan oleh anggota suatu profesi atau organisasi. Dalam beberapa kasus, tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang anggota dapat berdampak pada proses hukum disiplin atau etik yang berlaku di dalam organisasi atau profesi mereka. Namun, tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku, ada kemungkinan bahwa tindakan pidana dan pelanggaran etika dapat diproses secara terpisah. Dalam beberapa situasi, tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh seorang anggota dapat menjadi dasar untuk mengajukan tuduhan pelanggaran etika. Namun, proses hukum disiplin atau etik biasanya berfokus pada pertanyaan apakah anggota tersebut telah melanggar kode etik atau standar perilaku yang ditetapkan oleh organisasi atau profesi mereka, daripada memutuskan apakah mereka bersalah secara pidana. Peraturan dan prosedur yang mengatur hukuman atau sanksi dalam proses hukum disiplin atau etik akan bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan organisasi yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi atau organisasi yang relevan untuk memahami bagaimana tindakan pidana dan pelanggaran etik dapat diproses dan diadili.