Undang-Undang tentang desa Tahun 2014 nomor 6 menyebutkan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tercermin penyelenggaraan keuangan desa. Keuangan desa, saya. . Segala bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara finansial, serta pelaksanaan hak kewajiban desa, dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014, Pemerintah memberikan pembinaan serta pengawasan dengan memberikan pedoman atau standar penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanggung jawab keuangan desa harus diatur sebagai bagian dari pengendalian pemerintah desa, terutama penegakan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Pertanggungjawaban pelaksanaan pembiayaan desa dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa. Untuk memastikan akuntabilitas keuangan desa yang baik, laporan keuangan pemerintah desa disusun dan disajikan sesuai dengan Badan Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Tujuan penelitian mengetahui penyusunan laporan keuangan desa berdasarkan standar pelaporan keuangan pemerintah desa yang diatur oleh Badan Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Hasil survei diharapkan memberikan masukan serta gambaran kepada pemerintah desa guna menetapkan kebijakan, supaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah ke depan. Metode yang digunakan adalah untuk memperoleh data yang dapat diverifikasi, relevan, dan lengkap. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada penyusunan laporan keuangan desa Desa Mandin Kecamatan Prausebuk Kabupaten Kotabaru Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sesuai dengan Badan Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)