Partisipasi pemilih masyarakat merupakan salah satu implementasi terhadap penggunaan hak – hak politik yang melekat dan dimiliki oleh setiap individunya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab kenaikan jumlah partisipasi pemilih masyarakat di Kota Banjarmasin pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Legislatif Tingkat Kota yang diselenggarakan pada tanggal 17 April Tahun 2019 dibandingkan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Legislatif di Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode/pendekatan kualitatif dengan tipe penelitiannya bersifat eksplanatif, dimana peneliti melalui wawancara di lapangan, studi dokumentasi untuk menemukan keterkaitan data yang dibutuhkan guna validitas penelitian yang dilaksanakan. Adapun menggunakan teori Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) untuk menelaah karakteristik pemilih masyarakat di Kota Banjarmasin, yang mana memiliki keberagaman unsur didalamnya. Penelitian ini juga melihat dari tingkat partisipasi politik Kota Banjarmasin pada penyelenggaraan 2019, dikorelasikan dengan hasil wawancara dan studi dokumentasi dilapangan. Dari hasil penelitian, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan politik yang cukup rendah, mudah untuk dipolitisasi hak pilihnya. Budaya politik warga Kota Banjarmasin termasuk corak Politik Partisipan. Para kontestan Pemilu/Pileg (Partai Politik ataupun Caleg) dapat melakukan upaya politik uang/money politic sebagai salah satu bentuk menarik perhatian masyarakat agar mau mencoblos. Karakteristik berupa unsur agama juga menjadi salah satu pertimbangan bagi warga di beberapa wilayah Kota Banjarmasin, untuk mencoblos pada hari–H Pemungutan Suara. Pemerintah melalui serangkaian kegiatan peningkatan pendidikan politik yang dilakukan baik oleh KPU dan Bawaslu terhadap masyarakat di Kota Banjarmasin, telah diupayakan maksimal, meskipun masih terjadi praktik politik uang/money politic. Namun demikian, terhadap trenjumlah partisipasi pemilih, Kota Banjarmasin menempati peringkat pertama se-Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wilayah dengan optimalisasi pengguna hak pilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Legislatif di Tahun 2019.