Rahmawati. 1910413320012. 2023. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Farah Qubayla.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini yaitu dalam upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut melaksanakan program e-Katalog Lokal dengan metode pemilihan penyedia e-Purchasing. Melalui program tersebut, mampu terciptanya keterbukaan akses pada informasi etalase-etalase produk, harga, spesifikasi item, penyedia, instansi pembeli barang, nominal dibeli, serta total pembelian keseluruhannya yang ditayangkan dan dapat diakses oleh semua pihak secara transparan serta didukung inovasi layanan lainnya yang saling berkaitan yakni inovasi Lapor! Paman. Lalu ditinjau dari segi penguatan akuntabilitas, diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi dengan didukung oleh inovasi Rumah Teman. Keseluruhan inovasi ini dibuat dan dilaksanakan bertujuan guna membantu kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di tengah begitu banyaknya transaksi pengadaan yang dilakukan.

Adapun saran dari penelitian ini adalah selaku pemerintah daerah provinsi, diharapkannya selalu melahirkan inovasi-inovasi pendukung berupa kebijakan, petunjuk teknis, aplikasi, dan sejenis lainnya dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai bukti ketaatan pada sumber hukum dan tata aturan negara agar kiranya lebih mampu menekan modus kecurangan yang merundungi area pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdampak pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengadaan barang dan jasa. 

Kata Kunci: Penguatan, Transparansi, Akuntabilitas, Pengadaan Barang dan Jasa