Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia seharusnya diperkuat oleh sistem peradilan pidana sebagai penegak hukum. Akan tetapi, keadaan yang terjadi di masyarakat pemberantasan korupsi justru dilemahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelemahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Sistematis dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti peraturan perundang-undangan serta doktrin yang berkembang di ilmu hukum, kemudian di cari tahu bagaimana terjadinya pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dalam sistem peradilan pidana serta upaya apa yang ideal untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian skripsi ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, hukum sekunder sebagai penegas atau pelengkap dalam menganalisis penelitian ini, dan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, terjadinya pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu secara substansi hukum adanya peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana. Secara struktur kelembagaan kurang adanya sinkronisasi antar lembaga penegakan hukum. Kemudian budaya hukum yang belum ada keselarasan dalam melihat tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kedua, upaya yang ideal untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya pendidikan antikorupsi sejak dini sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.

Kata Kunci: Pelemahan, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana.