Stunting menjadi ancaman bagi seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Banjar. Tingginya angka stunting di kabupaten ini di sebabkan karena faktor ketidaksetaraan gender, faktor secara langsung dan tidak langsung serta faktor intermediate. Pada tahun 2021, angka prevalensi stunting di kabupaten ini mencapai 40,2% dan pada tahun 2022 sebesar 26,40%. Keadaan ini masih lebih tinggi dengan angka prevensi tingkat provinsi Kalimantan Selatan yakni pada tahun 2022 sebesar 24,60% dan angka prevalensi stunting nasional tahun 2022 sebesar 21,6%. Sementara target WHO, angka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen. Adapun fokus penelitian ini untuk merumuskan model pemberdayaan perempuan berbasis gender dalam mendukung kebijakan pencegahan stunting. Dalampenelitianinidigunakanmetodeempiris,pendekatanyangdigunakanbersifat sosiologis dan berkecenderungan menggunakan analisis bersifat kualitatif.Metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada sumber data yang berjumlah 22 orang serta data sekunder dikumpulkan menggunakan teknik identifikasi isi. Sumber data penelitian ini dapat penulis peroleh dari berbagai sumber di antaranya adalah meliputi data primermaupun datasekunder. Hasil menunjukkan bahwa formulasi model pemberdayaan perempuan berbasis gender dalam mendukung kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Banjar dapat dilakukan dengan cara: (1) menglola sumber daya, agensi dan prestasi; (2) optimalisasi peran keluarga; (3) keberadaan regulasi kebijakan spesifik gender dan (4) kolaborasi antarstakeholder. Dengan demikian, dalam menurunkan angka prevalensi stunting sangat dibutuhkan kebijakan yang responsif gender khususnya ibu yang memiliki anak stunting. Kebijakan yang spesifik gender dan tindakan pengontrol kebijakan yang kuat akan sangat menentukan keberpihakan kepada perempuan terutama ibu dalam mengakses berbagai sumber daya yang ada baik di dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Kata kunci: Formulasi Model; Pemberdayaan Perempuan; Kebijakan; Stunting; Responsif Gender.