Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tolak ukur dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD ) dan mengetahui kesesuaian putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/pn Jkt.Pst dengan ketentuan mengenai Putusan Serta Merta (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD ). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Mengenai tolak ukur putusan serta merta pada ketentuan dalam Pasal 180 Ayat (1) H.I.R/ Pasal 191 Ayat (1) RBg, dan Pasal 54 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil sebagai batasan putusan serta merta yaitu pada gugatan yang sudah pasti dan tidak ada menimbulkan perlawanan, hakim tidak wajib mengaabulkan putusan serta merta walaupun gugatan tersebut sudah memenuhi syarat dan harus berdasarkan petitum penggugat. Kedua, Mengenai kesesuaian pertimbangan hakim pada putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/pn/Jkt.Pst dengan ketentuan penjatuhan Putusan Serta Merta. Gugatan pimpinan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) melawan Komisi Pemilihan Umum diluar yurisdiksi, yaitu bukan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHper tetapi masuk dalam perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau badan, sengketa ini termasuk dalam sengketa mengenai pemilu dan pertimbangan hakim menjadikan hal mendesak bisa dijadikan dasar menjatuhkan putusan serta merta adalah tidak sesuai dengan ketentuan penjatuhan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad).

Kata Kunci: Putusan Hakim, UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD , Sengketa Pemilihan Umum