LANGKAH HUKUM PIHAK KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP

KETERLAMBATAN PROSES PENYELIDIKAN

Brya Sabatini

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang batasan waktu penyelidikan

tindak pidana dan untuk mengetahui bagaimana keterlambatan proses

penyelidikan dapat menjadi objek praperadilan dalam kasus tindak pidana.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan

hukum yang digunakan diperoleh dari pengumpulan dan menganalisa bahan-

bahan hukum yang berhubungan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu

berupa bahan hukum sekunder. Penelitian ini berisifat deskriptif analisis.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa:

Pertama Batas Waktu dalam Penyelidikan Tindak Pidana, Penanganan atau

pemeriksaan suatu laporan polisi yang dilaporkan anggota masyarakat yang telah

mengalami permasalahan hukum seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari

instansi kepolisian yang ditugaskan untuk itu sebagaimana tujuan dari kepolisian

itu sendiri yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

keretiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman

masyarakat dengan menjunung tinggi hak asasi manusia, yang temuat dalam palas

4 UU No 2 Tahun 2002.

Kedua keterlambatan proses penyelidikan dapat menjadi objek praperadilan,

kehadiran lembaga praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

merupakan babak baru dalam rangka menciptakan dan mewujudkan peradilan

pidana yang lebih baik dan lebih manusiawi. Salah satu hukum positif yang

berlaku saat ini adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata kunci : Keterlambatan, Proses Penyelidikan, Tindak Pidana