Penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan deepfake porn dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi deepfake porn. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence serta deepfake belum diatur secara spesifik, sehingga dalam penanganan kasus penyalahgunaan deepfake porn perbuatan pelaku yang menentukan kasus tersebut termasuk dalam delik mana. Oleh karena itu, penelitian hukum ini menganalisis kasus dan mengaitkannya dengan beberapa perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah : Pertama, undang-undang yang unsurnya memenuhi penyalahgunaan teknologi deepfake terdapat dalam satu aturan umum yaitu KUHP dan dua aturan khusus yaitu UU PDP dan UU ITE. Kedua, karna penyalahgunaan teknologi deepfake memenuhi unsur aturan umum dan aturan khusus maka disebut juga Concursus Idealis yaitu perbuatan yang lebih dari satu aturan pidana. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang di maksud dalam pasal 63 ayat (2) KUHP dikatakan walau sesuatu perbuatannya itu masuk didalam suatu aturan pidana umum, diatur juga didalam aturan pidana yang khusus, maka dengan itu hanya khusus itulah yang diterapkan didalamnya dan untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas Systematische Specialiteit atau kekhususan yang sistematis. Karna penyalahgunaan teknologi deepfake porn dan pernyebarannya di media sosial ini adalah kejahatan berteknologi dan jejaring internet maka antara UU ITE yang tepat untuk menjerat pelaku.

Kata Kunci : Kecerdasan buatan, Deep fake, Pemidanaan.