Eksploitasi terhadap keanekaragaman hayati, penebangan liar, konversi kawasan hutan

menjadi areal lain, perburuan dan perdagangan liar adalah beberapa faktor yang

menyebabkan terancamnya keanekaragaman hayati. Untuk mendorong usaha penyelamatan

sumber daya alam yang ada, dan adanya realitas meningkatnya keterancaman dan kepunahan

sumber daya hayati, maka ditetapkan adanya status kelangkaan suatu spesies.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (KSDAHE) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang tindak pidana perusakan ekosistem, perdagangan, dan perburuan satwa yang

dilindungi. Namun, pengaturan sanksi dalam UU KSDAHE masih memiliki beberapa

kelemahan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, disarankan agar UU KSDAHE

direvisi. Revisi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menetapkan minimal

penjara dan denda, menambahkan hukuman untuk memperbaiki ekosistem atau satwa yang

dirugikan, meningkatkan hukuman yang dijatuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

perusakan ekosistem, perdagangan, dan perburuan satwa yang dilindungi. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan

(Statute Approach), Pendekatan kasus (Case Approach), dan Pendekatan konseptual

(Conceptual Approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non

hukum.

Kata kunci (keyword) : Sanksi Pidana, Sumber Daya Alam, Double Track System, Satwa

Liar, Ekosistem