Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait nafkah anak pasca perceraian orang tua di Indonesia, dengan membandingkannya dengan Britania Raya. Meskipun Undang-Undang di Indonesia menetapkan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak, terdapat kekosongan hukum yang memunculkan tantangan praktis, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti pendapatan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, Britania Raya memiliki Child Support Act 1991, sebuah dasar hukum yang komprehensif dan terus diperbarui. Undang-Undang tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk besaran nafkah, rentang waktu pembayaran, evaluasi situasi keuangan orang tua, dan hukuman jika kewajiban tidak dipenuhi. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pendekatan Britania Raya dalam melindungi hak anak, dengan memperkuat kerangka hukum untuk memastikan pemenuhan hak anak pasca perceraian secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak, memastikan bahwa hak dan kewajiban orang tua dilindungi dengan baik dalam konteks perceraian. Perbaikan pada regulasi di Indonesia perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak anak terlindungi sepenuhnya, memberikan pedoman yang jelas dan terperinci mengenai kewajiban orang tua pasca perceraian. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta landasan hukum yang kokoh untuk perlindungan hak anak dalam situasi perceraian orang tua di Indonesia.