DIGITAL LIBRARY



JUDUL:Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Minimum Perkara Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.BRB)
PENGARANG:EKA ERLIYANTI
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2024-01-15


Abstrak

 

PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.BRB) (Oleh; Eka Erliyanti; Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.; 2023; 127 Halaman)

 

Tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb dan untuk mengetahui putusan hakim dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum, Yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut dari hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb disamping bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, pertimbangannya lainnya adalah sebagai berikut: Hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa trauma kepada anak korban. Hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban. Kedua, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb yang menghukum terdakwa selama 4 (empat) tahun dibawah minimum karena melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka tentu sangat mengecewakan korban/keluarga korban karena hukuman yang dijalani sebenarnya tidak sebanding dengan perbuatannya dan diderita rasa trauma oleh korban seumur hidupnya. Hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada khususnya sehingga tidak menyepelekan perbuatan pidana tersebut.

 

 

 

Kata Kunci:Penjatuhan Pidana; Dibawah Minimum; Tindak Pidana Pencabulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIMINAL IMPOSITION UNDER THE MINIMUM THREATS OF CHILD ABUSE CASES (Study Decision Number 105/Pid.Sus/2022/PN.BRB) ) (By; Eka Erliyanti; Supervisors: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.; 2023; 127 pages)

 

 

 

The aim is to find out the basis for the judge's consideration in imposing a verdict below the minimum threat against the perpetrator of the crime of child molestation in Decision No. 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb and to find out whether the judge's decision in Decision No. 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb is in accordance with the objectives of punishment. The research method used is normative legal research method, namely research on norms through library research which is sourced from 3 (three) legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. According to the results of this thesis research show that: First, the judge's consideration in deciding case number 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb aside that the defendant has fulfilled all the elements of Article 82 paragraph (1) of Law No. 17 of 2016. Regarding the stipulation of PERPU No. 1 of 2016 Concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 Concerning Child Protection Jo Article 76E of Law No. 35 of 2014 Concerning the Amendment to Law No. 23 of 2002 Concerning Child Protection and the defendant can be held accountable for his criminal acts, the other considerations are as follows: Aggravating circumstances: The defendant's actions caused trauma to the child victim. Mitigating circumstances: The defendant has never been convicted and the defendant has sought reconciliation with the victim's family. Second, the punishment imposed by the judge against the defendant who was proven to have committed the crime of sexual abuse in the Barabai District Court Decision Number 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb which sentenced the defendant to 4 (four) years below the minimum because he violated Article 82 paragraph (1) of Law No. 17 of 2016 Concerning the Stipulation of PERPU No. 1 of 2016 Concerning the Second Amendment to the Law on Sexual Abuse. 1 of 2016 Concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 Concerning Child Protection Jo Article 76E of Law No. 35 of 2014 Concerning the Amendment to Law No. 23 of 2002 Concerning Child Protection, it is certainly very disappointing for the victim/family of the victim because the sentence served is actually not proportional to his actions and the victim has suffered trauma for the rest of his life. This is also not in accordance with the purpose of punishment which provides a deterrent effect on the perpetrators of the crime of sexual abuse in particular so that they do not underestimate the criminal act.

 

Keywords: Sentencing; Below Minimum; Crime of Sexual Abuse

 

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI