Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangandalam hal pengaturan terhadap pemberantasan tindak pidana perbudakan oleh kepolisian dan untuk mengetahui hambatan penyidik kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perbudakan. Penelitian ini merupakan penelitiannormatif dengan menginventarisir peraturanperundang- undangan dan norma-norma hukum yang menyangkut penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap tindak pidanaperbudakan.Menurut penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama , Penegakan hukum yang dilakukan penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana perbudakan adalah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam proses penyidikan untuk menemukan siapa tersangkanya penyidik harus mengumpulkan setidaknya 2 (dua) alat buktiyang sah dari 5 (lima) alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP dan dalam pengaturan di Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pembeda dalam penyidikan karena memuat alat bukti yang sahselain ketentuan dari KUHAP serta diterimanya keterangan satu saksi yang sebenarnya bertentangan dengan KUHAP yaitu satu bukan saksi. kedua , Hambatan penyidik Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perbudakan adalah dalam pemenuhan unsur delikdi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007Tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang yang diakibatkan salah satunya adalah sulitnya mendapatkan laporan atau pengaduan serta informasi berdasarkanketerangan saksi dan/korban sebagai alat buktiyang sah atau biasa disebut dengan buktipermulaan.

kata kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian,Perbudakan.