Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 22 tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan atau perusakan hutan di dalam peraturan ini masih belum jelas pengaturan yang termuat di dalamnya. Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 22 tahun 2017 pasal 5 tentang objek pengaduan di mana di dalam pasal ini masih belum jelas  hanya ada objek pengaduannya saja tidak terkait tentang kriteria seperti apa pengaduan masyarakat yang dapat di terima oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dan tidak adanya di sebutkan nilai kerugian terhadap kerusakan lingkungan dan kehutanan pada pasal 5 ini adanya kekaburan norma yang di mana ini dapat menyebabkan ketidakadilannya dalam penegakkan peraturan di dalam peraturan di dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan.penelitian ini juga bertujuan untuk pada saat masyarakat yang melakukan pengaduan terhadap kerusakan lingkungan dan kehutanan mendapat proses pengaduan yang adil dan keterbukaan informasi yang faktual.

Pengaturan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 22 tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan atau perusakan hutan masih belum berjalan adil sehingga masyarakat yang di rugikan dari sini  lah penulis mengangkat judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pengaduan Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Ke Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”. Jenis penelitian yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menyimpulkan apakah suatu perbuatan atau peristiwa di katakan benar atau salah di lakukan berdasarkan suatu prosedur penalaran dan mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sifat penelitian pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang di tujukan untuk menunjukan fenomena-fenomena di kaitkan dengan isu atau peristiwa Tinjauan Yuridis Pengaduan Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan