Muhammad Zhillan Yajtabi, Desember 2023. PROBLEMATIK KETIDAKADILAN DALAM ATURAN KEBIJAKAN BERUSAHA ANTARA PETERNAK AYAM MANDIRI DENGAN PETERNAK AYAM TERINTEGRASI BERFASILITAS RANTAI DINGIN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halamat. Pembimbing Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. ABSTRAK Usaha peternakan ayam yang dilakukan oleh warga masyarakat secara mandiri selalu merugi, karena “tidak ada kejelasan di dalam pengaturan hukum mengenai kewajiban dan batasan bagi usaha peternakan yang dilakukan pemodal besar secara terintegrasi yakni dalam satu lingkup usaha berupa usaha pakan ternak, pembibitan, pembudidayaan/pembesaran dan pemasaran (sektor hulu ke hilir). Adapun pelaku usaha mandiri hanya berkisar pada usaha budidaya/pembesaran dan pemasarannya pun masih tradisional. Karena sangat luas cakupan bagi pelaku usaha terintegrasi, kekinian mereka memasarkan hasil produk daging ayam menggunakan jaringan berupa mini market/toko swalayan berskala kecil yang diberikan prasarana berupa alat pendingin (rantai dingin). Kondisi demikian akan menimbulkan dampak matinya usaha rakyat dan tertutupnya pemasaran daging ayam di pasar rakyat. Akar masalah persoalan ini ada pada Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi telah menimbulkan problematika ketidakadilan dalam hukum dimana pelaku usaha terintegrasi tidak diatur mengenai pembatasan atau melindungi usaha mandiri. Kata Kunci (keywords) : Usaha, Peternakan Ayam, Mandiri, Teritegrasi, dan Peraturan Hukum