Tujuan ini unuk mengetahui Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Dalam Penyelenggaraan Balanja Daerah Di Bidang Infrastruktur dan untuk mengetahui implementasi dan pelaksanaannya di daerah apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 149 ayat ( 1 ) tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti ke lapangan langsung dengan bahan primernya data penelitian dengan turut serta ke lapangan dan meneliti atas pelaksanannya di masyarakat.

Menurut hasil dari  penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Dalam Penyelenggaraan Belanja Daerah Dibidang Infrastruktur di sebagian wilayah belum merata dengan diketahuinnya facta di lapangan dan berdasarkan survei kepuasaan masyarakat. Kedua, strategi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Dalam Penyelenggaraan Belanja Daerah Dibidang Infrastruktur :

a.     Pengembangan program kerja selama satu tahun dengan Tahun Anggran , apakah sesuai dengan pemenuhan dalam intensitas belanja daerah kepada para lembaga-lembaga pelayanan masyarakat.

b.     Peningkatan fungsi pengawasan, dengan mengacu kepada peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tahun Anggaran 2023.

Selain itu harus mempertimbangkan dan berdasarkan pada potensi masing-masing daerah ( potensi fisik dan potensi non fisik) dengan mengedepankan keunggulan masing-masing bagian di Barito Kuala.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Belanja Daerah.