Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah

pertimbangan Majelis Hakim atas putusan Mahkamah Agung Nomor 106

K/PID/2018 telah memenuhi nilai keadilan serta untuk mengetahui apakah

sebuah akun (account) termasuk ke dalam barang bukti sesuai dengan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Penelitian ini

merupakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka yang

berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2018 yang kemudian

dianalisis.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama,

Pertimbangan atas putusan Majelis Hakim tidak memenuhi nilai keadilan

sebab dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengan fakta hukum, vonis

yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun

belum optimal, melihat jumlah kerugian yang sangat besar dialami oleh

banyak korban baik dari segi materi maupun psikis. Kedua, Akun atau sistem

online dapat dikategorikan sebagai barang bukti tidak berwujud yang mana

sesuai dengan Pasal 105 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan. Berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti yaitu berupa

transferan sejumlah dana atas biaya pendaftaran yang di manipulasi sebagai

biaya pembelian tiket serta keterangan saksi di dalam persidangan bahwa tidak

ada kegiatan jual-beli barang dalam bisnis ilegal Dream For Freedom (D4F),

yang berarti hal tersebut lebih sesuai jika menggunakan Pasal 105 Undang

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai dasar hukum

untuk memvonis terdakwa.

Kata Kunci: Pembuktian, Kesalahan Terdakwa, Skema Piramida