Perbudakan modern didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang memperlakukan orang lain sebagai kepemilikan mereka sendiri, mengakibatkan kehilangan kebebasan individu tersebut, kemudian dieksploitasi demi kepentingan orang yang terlibat dalam praktik tersebut. Tidak hanya merampas hak asasi manusia sebagai korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan atau siksaan fisik dan kerja paksa. Hal tersebut dapat menyebabkan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian.Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah preskriptif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Perbudakan modern, dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang, melibatkan faktor proses, cara, dan tujuan. Pidana perbudakan modern, khususnya dengan modus penipuan online, dapat menjerat pelaku perorangan melalui Pasal 4 UU No.21 tahun 2007 dan/atau Pasal 81 UU No.18 tahun 2017. Untuk korporasi, Pasal 4 (1), Pasal 10 (1), dan Pasal 11 (1) UU No.21 tahun 2007 digunakan dasar pertanggungjawaban pidana.Unsur-unsur perbudakan modern yaitu terdiri dari unsur proses, cara, dan tujuan seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang UU PTPPO. Selain dikenakan hukuman denda sebagai hukuman utama, perusahaan (korporasi) juga dapat dikenai sanksi tambahan dalam berbagai bentuk, seperti penarikan izin sementara, larangan menjalankan jenis usaha tertentu dalam periode tertentu, atau pembubaran perusahaan tersebut.

Kata Kunci (Keywords): Perbudakan Modern, Tindak Pidana Perdagangan Online, Penipuan Online, Pertanggungjawaban Pidana