Dalam rangka memerangi kejahatan narkotika di Indonesia dan menegakkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tulisan ini akan melihat perlunya penggunaan teknik penyidikan pembelian terselubung (undercover buy) dan penyidikan penyerahan terkendali (controlled delivery) dalam penyidikan kasus-kasus narkotika, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menggunakan kedua strategi tersebut. Dengan menggunakan studi perbandingan perundang-undangan, jenis penelitian yuridis normatif, dan metodologi penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan cara menginventarisasi elemen-elemen hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik menggunakan pendekatan undercover buy dengan membeli narkotika dari orang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana narkotika dengan cara menyembunyikan identitas asli agar tidak teridentifikasi. Selain itu, pendekatan pengiriman terkendali mengacu pada praktik detektif yang menyamarkan identitas asli mereka untuk mengirimkan narkoba kepada individu yang dicurigai terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba. Diyakini bahwa dengan menggunakan kedua strategi ini secara tepat waktu akan mempermudah penyelidikan terhadap kejahatan narkotika dan menuntut mereka yang terlibat. Sayangnya, investigasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 masih menyisakan ruang untuk ambiguitas hukum karena tidak sepenuhnya mengatur perbedaan antara dua kategori teknik investigasi ini dan tindakan investigasi umum seperti penjebakan. Akibatnya, terdapat celah hukum dalam pengaturan narkotika.

Kata Kunci:Penyidikan Pembelian Terselubung; Penyerahan Di Bawah Pengawasan; Tindak Pidana Narkotika.