JANNAH, RAUDHATUL. 2023. KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani., S.H., M.H. dan Pembimbing Pedamping: Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. 81 Halaman. ABSTRAK Kata kunci: Kepastian Hukum, Perkawinan Beda Agama Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perkawinan Tahun 1974 relatif telah mampu menjawab kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan bagi semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun, bukan berarti Undang-Undang ini telah mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu sisi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah terkait perkawinan beda agama. Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 membuka jalan bagi perkawinan beda agama dengan mendaftarkan perkawinan tersebut melalui penetapan pengadilan. Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum dalam perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia. Dan mengetahui kewenangan Hakim dalam mengabulkan penetapan perkawinan beda agama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mengatur perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyediakan cara khusus untuk melaksanakan dan mendaftarkan perkawinan melalui penetapan pengadilan. Prosedur yang diambil sama dengan prosedur yang ditempuh dalam proses perizinan pernikahan biasa (tidak berbeda agama). Hanya saja dalam mengajukan permohonan pernikahan beda agama, surat keterangan dari pasangan harus disertai dengan penetapan pengadilan. Jadi pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama memiliki kekuasaan atas urusan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.