Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teori gabungan tindak pidana yang tepat untuk penggabungan tindak pidana perkosaan dan penyebaran konten pornografi secara bersamaan dan mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perkosaan dan penyebaran konten pornografi secara bersamaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang kemudian dielaborasi dengan studi keputstakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, mengenai teori gabungan tindak pidana yang tepat untuk penggabungan tindak pidana perkosaan dan penyebaran konten pornografi secara bersamaan adalah teori perbarengan perbuatan (concurcus realis). Disebut perbarengan perbuatan (concurcus realis) karena terjadi beberapa perbuatan tindak pidana yang masing-masing tindak pidana dalam perbuatannya itu berdiri sendiri. Kedua, mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perkosaan dan penyebaran konten pornografi secara bersamaan haruslah dipilih terlebih dahulu oleh hakim salah satu diantara pidana penjara atau pidana denda. Apabila hakim memilih jenis pidana pokok yang sama, maka diterapkan stelsel absorbsi diperberat yang maksimum pidananya menjadi 16 tahun penjara. Akan tetapi, apabila hakim memilih jenis pidana pokok yang berlainan, maka diterapkan stelsel kumulasi terbatas yang maksimum pidananya menjadi 13 tahun penjara 4 bulan kurungan.

Kata kunci (keywords): gabungan, perkosaan, penyebaran konten pornografi