Penulisan skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dengan jenis penelitian normatif-empiris. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang terjadi di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta untuk mengetahui apakah sudah memenuhi kaidah keadilan antara pemilik tanah dan petani penggarap menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang dilaksanakan di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, masyarakat di Desa Awang masih melakukan perjanjian bagi hasil hingga saat ini dengan berdasarkan kepercayaan yang dilakukan secara lisan. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini terjadi karena pemilik tanah yang tidak dapat mengerjakan tanah pertanian itu sendiri sehingga menawarkan kepada petani penggarap untuk mengerjakan tanah pertanian miliknya dengan sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Masyarakat di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih banyak yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Kedua, perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang terjadi di Desa Awang tentu belum memenuhi kaidah keadilan jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Akan tetapi masyarakat di Desa Awang Mengganggap bahwa perjanjian yang mereka lakukan secara turun temurun sudah secara adil baik pembagiannya ataupun lainnya.