Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen atas pengaturan dari tuak tradisional yang legalitasnya pengedarannya kurang diperhatikan serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan tuak tradisional yang tidak terdaftar di BPOM atau Pemerintahan Daerah dengan bebas. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok permasalahan.

Hasil penelitian yang telah didapatlan menunjukan bahwa yang pertama, tuak tradisional yang digunakan untuk upacara adat di Kabupaten Barito Timur tidak terdaftar di BPOM dan pihak BPOM Kalimantan Tengah tidak memiliki pengaturan mengenai peredaran tuak tradisional yang di khususkan untuk upacara adat, tetapi Kabupaten Barito Timur sendiri memiliki Perda yang demiliki pengaturan khusus bagi peredaran tuak tradisional yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Peredaran Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Barito Timur. Kedua, pelaku usaha seharusnya memiliki itikad baik dalam penjualan tuak tradisional, dengan cara mendaftarkan produk dan memberi label pada produk, sehingga memberikan kepastian bagi konsumen dan apabila terjadi kerugian pada konsumen, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian dan akibat hukum berupa sanksi administratif seperti peringatan tertulis; penarikan dari peredaran; pemusnahan; penghentian sementara kegiatan produksi, impor dan distribusi; dan/atau sanksi pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tuak Tradisional, BPOM