Tujuan dari penelitian skripsi ini berdasarkan permasalahan yang pertama mengetahui bagaimanaduduk perkara Gugatan class action dalam upaya penyelesaian sengketa masyarakat pada Putusan No. 3/Pdt.G/2016/PN.Tml dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan yang menyatakan gugatan Class Action tidak sah dalam upaya penyelesaian sengketa masyarakat pada Putusan No. 3/Pdt.G/2016/PN.Tml. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, objek pada penelitian ini adalah putusan hakim atau UU (undang-undang).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama MasyarakatDesaMuaraPlantau keberatan karena dianggap tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana objek tanah yang mereka kuasai telah di pergunakan diluar hak sehingga masyarakat merasa dirugikan secara materil dan masyarakat ingin menuntut hak mereka kembali melalui gugatan class action.Keduagugatan class action yang diajukan haruslah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan dalam Bab II Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dari Pertimbangan majelis hakim  dalam putusan No.3/Pdt.G/2016/PN.Tml yang menimbang bahwa para Penggugat yangbertindaksebagaiwakilkelompok dinilai tidakmemilikikejujurandankesungguhanuntukmelindungikepentingananggotakelompokyangdiwakilinya, dalilataupositagugatan penggugattidakmengemukakansecarajelasdanterinci sebagaimana, dan Penggugatdalambagiantuntutanataupetitumgugatannyatidakmemuatmengenai usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugiankepada keseluruhan anggota kelompok sehingga dari pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan gugatan class action tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat formal.

Kata kunci (keyword): Gugatan Kelompok, Class Action, Sengketa Tanah