ABSTRAK

Melda Anruari, D1A113201 “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Pada Samsat Banjarmasin II”, dibawah bimbingan Taufik Arbain sebagai pembimbing I, dan Avela Dewi sebagai pembimbing II.

Good Governance  tentu bukan suatu hal yang mudah untuk diterapkan atau dijalankan pada suatu organisasi seperti yang terjadi pada Samsat Banjarmasin II Penerapan Prinsip Good Governance masih belum berjalan maksimal, karena masih ditemukan beberapa masalah atau kendala yang menjadi hambatan saat dilapangan. Adanya permasalahan tersebut yang membuat peneliti tergerak untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Pembayaran Pajak Pada Samsat Banjarmasin II, (2) Kendala Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Pembayaran Pajak Pada Samsat Banjarmasin II.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriftif kualitatif. Untuk memperoleh informasi atau  data-data yang diperlukan dilakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan PKB/BBNKB yang dibantu juga oleh  Kasubag Tata Usaha serta perwakilan Wajib Pajak. Pengumpulan data menggunakan : (a) wawancara, (b) Observasi dan (c) dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

 Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) proses Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Pada Samsat Banjarmasin II masih belum efektif karena masih ditemukan adanya kegiatan pungli atau calo, dan masih ada petugas yang responya kurang baik dalam memberikan pelayanan,  sedangkan hal lainya sudah cukup baik. (2) Kendala Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Pada Samsat Banjarmasin II yaitu: Masih sering terjadi ganguan jaringan pada sistem online, Banyaknya Birokrasi pada prosedur pelayanan, dan dari masyarakat masih sering kurang persyaratan serta keterlambatan bayar pajak.

Saran dari peneliti untuk Samsat Banjarmasin II (1) diharapkan agar Samsat Banjarmasin II dapat mengatasi kendala-kendala yang ada (2) Bagi petugas yang memberikan pelayanan harap lebih ramah dan peka terhadap wajib pajak (3) Dapat memaksimalkan penerapan 10 prinsip good governnace dengan baik dan (4) Perlunya Partisipasi dari masyarakat dalam membantu kelancaran proses pelayanan.

Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Pembayaran Pajak.