Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2023, tingkat hunian Lapas di Indonesia mencapai 108,4%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang ditahan di Lapas melebihi kapasitas yang tersedia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan over kapasitas di Lapas adalah dengan menerapkan kebijakan keadilan restoratif (Restorative Justice). Keadilan restoratif adalah pendekatan pemidanaan yang menekankan pada pemulihan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak – hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.