Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengamanan aset tetap berupa tanah fasilitas umum perumahan pada Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Metode penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Unit analisis penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarbaru. Populasi dalam penelitian ini yaitu 893 data Laporan daftar Barang Tanah Fasilitas Umum Perumahan, dari 893 data populasi tersebut diambil 3 data sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik wawancara, lalu dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 2 dari 3 sampel penelitian pengamanan aset tetap berupa tanah fasilitas umum perumahan pada Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 masih belum sepenuhnya sesuai. Pengamanan tanah yang masih belum sesuai tersebut dikarenakan aspek pengamanan administrasi masih ada yang belum terpenuhi dalam hal kelengkapan dokumen bukti kepemilikan, lalu adanya proses balik nama yang masih belum selesai pada Badan Pertanahaan Nasional setempat.