Dengan adanya regulasi terkait penyimpangan usia perkawinan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa diperbolehkannya melakukan penyimpangan usia dalam melangsungkan perkawinan melalui pengajuan permohonan dispensasi perkawinan oleh orang tua pasangan calon. Hal ini lah yang menyebabkan dispensasi perkawinan seringkali menjadi solusi dalam mengatasi kasus perkawinan anak yang dipengaruhi berbagai aspek keagamaan, sosial, dan budaya di masyarakat . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan dan pengaruh pemberian dispensasi perkawinan melalui pemberian rekomendasi perkawinan oleh DP3A Kota Banjarmasin serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan DP3A, Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Analisis data terkumpul dari data primer hasil wawancara, akan dianalisa dan di bahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Banjarmasin telah melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi perkawinan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak asasi anak dan interpretasi yang beragam terkait aturan dispensasi perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan oleh DP3A Kota Banjarmasin belum memberikan kontribusi positif secara maksimal dalam melindungi hak asasi anak. Masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan menyeimbangkan aspek-aspek keagamaan, sosial, dan budaya dalam konteks dispensasi perkawinan untuk mencapai keberhasilan yang lebih optimal.

KataKunci:Dispensasi Perkawinan; Hak Asasi Anak; DP3A Kota Banjarmasin