Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kebijakan luar negeri terhadap pengungsi di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dapat diambil pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi serta memenuhi prinsip-prinsip HAM terhadap pengungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dengan cara mendeskripsikannya. Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi tetap menerima pengungsi. Hal ini menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 untuk mengatur penanganan pengungsi. Namun, regulasi ini dinilai masih belum mampu melindungi pengungsi secara efektif karena masih umum dan kurang komprehensif. Kedua, dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menangani pengungsi. Kerja sama ini diperlukan untuk menyelesaikan tantangan tantangan dalam penanganan pengungsi, seperti mengkaji ulang peraturan yang ada untuk memastikan adanya perlindungan hukum dan penyelenggaraan hak-hak dasar.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengungsi, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016