Tujuan dari penelitian ini yaitu : Pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaturan

tanda tangan elektronik yang sah menurut dokumen hukum. Kedua, untuk mengetahui

syarat kekuatan hukum tanda tangan elektronik dan tanda tangan konvensional.

Penelitian ini akan menyoroti persyaratan yang ada di Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang

mana tanda tangan elektronik dan tanda tangan konvensional memiliki kekuatan

pembuktian yang setara dalam dokumen hukum.

Hasil peneilitan ini menunjukan yaitu : Pertama, dalam pembuatan tanda tangan

elektronik harus memenuhi beberapa aspek agar dapat dianggap sah dimata hukum,

yaitu autentikasi pemilik tanda tangan dan autentikasi dokumen. Autentikasi

penandatangan dan dokumen adalah alat untuk menghindari pemalsuan dan

merupakan suatu penerapan konsep “nonrepudiation” dalam bidang keamanan

informasi. Olehnya itu, dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik dapat

dianggap sah dimata hukum dan memiliki payung hukum. Kedua, sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE),

menyebutkan Tanda Tangan Elektronik menegaskan persyaratan bahwa tanda tangan

elektronik memiliki kekuatan dan kedudukan pembuktian yang setara dengan tanda

tangan konvensional, terutama tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi.

Kata Kunci (keyword): Tanda Tangan Elektronik, Tanda Tangan Konvensional,

Dokumen Hukum.