Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah pada Pasal 3 ayat (1) bertentangan dengan  Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Untuk mengetahui deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai mekanisme dan upaya-upaya penyelesaian perselisihan menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memang benar bertentangan makna, karena pada Pasal 3 ayat (1) menimbulkan kewajiban kepada para pihak yang berseliselisih untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perundingan bipartit, tetapi pada pasal 3 ayat (3) memberikan hak untuk menolak perundingan bipartit. Hal ini tentu saja membuat adanya bertentangan makna antar pasal 1 dengan yang yang lain dan membuat ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) tidak terpenuhi. Kedua, Untuk mekanisme dan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubunngan industrial setelah terjadinya penolakan perundingan bipartit dari salah satu pihak, proses-proses penyelesaian tetap dilanjutkan ketahap selanjutnya dengan syarat jika salah satu atau kedua pihak melampirkan bukti bahwa ada upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan tahap perundingan bipartit. Maka proses penyelesaian dapat dilanjutkan ke tahap perundingan tripartit. Namun, jika masih tidak menemui kata sepakat juga maka akan dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial.

Kata Kunci (keywords) : Bipartit, Mekanisme, Penolakan Perundingan.