DIGITAL LIBRARY



JUDUL:PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK KOTA BANJARBARU MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGARANG:HUSAMA RIYADHI
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2024-05-21


ABSTRAK

Husama Riyadhi, 1910413310016, 2023, Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pelayanan Publik Kota Banjarbaru Melalui Mal Pelayanan Publik. Di bawah bimbingan Farah Qubayla.

 

 

Kepuasan masyarakat adalah faktor utama dalam pencapaian target pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, berbagai program telah diluncurkan oleh instansi, terutama di bidang pelayanan publik seperti diluncurkannya Mal Pelayanan Publik Kota Banjabaru yang dinaungi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Disisi lain Masih banyak terdapat kekurangan dalam penyediaan pelayanan publik di Indonesia.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain banyaknya instansi yang memberikan layanan yang tidak sesuai standar operasional prosedur, masih adanya petugas yang tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal karena memiliki tumpeng tindih pekerjaan, ketidakmampuan petugas untuk memberikan layanan secara baik dan sopan, serta masih ada penyedia layanan yang belum menggunakan sarana prasarana yang layak dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu perlu adanya penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif yang berguna untuk membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis dan factual. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan good governance dalam pengelolaan pelayanan publik Kota Banjarbaru melalui Mal Pelayanan Publik.

Penelitian ini menggunakan teori prinsip-prinsip good governance dari Kamaruddin Sellang, Jamaluddin dan Ahmad Mustanir Hasil penelitian peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa telah dilaksanakannya dengan baik prinsip- prinsip good governance dalam pengelolaan mal pelayanan publik Kota Banjarbaru Namun prinsip supremasi hukum, visi strategis, efekif dan efesiensi dipandang perlu dioptimalkan lagi dalam pelaks/anaannya seperti perihal prosedur dan penegakan hukum yang dapat dipakai sebagai acuan di mal pelayanan publik kota Banjarbaru dan adanya bimbingan teknis kepada seluruh kepegawaian yang di naungi oleh mal pelayanan publik Kota Banjarbaru serta perihal jam pelayanan mal pelayanan publik kota banjarbaru itu sendiri. Disisi lain perlu diapresiasinya kepedulian mal pelayanan publik kota Banjarbaru dalam mengayomi instansi partical yang saat ini tergabung berjumlah 20 instansi yang dinaungi serta pelayanan kepada masyarakat selaku penerima jasa layanan tersebut.

 

 

Kata Kunci: Mal Pelayanan Publik, Good Governance, Pelayanan Publik

 

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI