Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan keberatan terhadap bentuk dan besaran ganti rugi dalam pengadaan tanah setelah di tanda tangani berita acara hasil musyawarah dapat dilakukan ke pengadilan negeri dan untuk mengetahui langkah hukum apa yang dapat ditempuh pihak yang berkeberatan jika tidak menerima putusan pengadilan negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sitematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau/ dasar dalam hukum, penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan adanya kekaburan hukum maupun kekosongan hukum akibat problematika hukum keberatan bentuk dan besaran ganti rugi dalam pengadaan tanah pada pengadilan negeri. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif yaitu memberikan saran atau/ pendapat mengenai apa yang seharusnya/ seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yakni pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan dan kepenelitian kepustakaan.

Masalah ganti kerugian dalam pengadaan tanah menjadi titik fokus yang paling rumit dan berkepanjangan, karena seringkali para pihak yang terlibat tidak mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi. Pada kondisi ini, undang-undang memberikan hak kepada pemilik tanah untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri jika tidak terdapat kesepakatan dalam waktu 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam mencapai titik temu dalam proses ganti rugi, yang memerlukan keterlibatan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa terkait. Penelitian ini bertujuan bagaimana akibat hukum dan langkah hukum yang dapat dilakukan korban dengan menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Kata kunci (keyword): Pengadaan tanah, putusan pengadilan, ganti kerugian.