Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dewan pimpinan Daerah
Partai Golongan Karya dalam pendidikan politik khusunya di Kabupaten Hulu
Sungai Utara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe
penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan tehnik observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Data-data dan informasi yang ditemukan
dilapangan dianalisa secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran yang
sistematis untuk kemudian dapat di ambil suatu kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk kinerja Dewan Pimpinan Daerah
Partai Golongan Karya dalam pendidikan politik di Kabupaten Hulu Sungai
Utara ini adalah dilihat dari indikator masukan (inputs), bentuknya berupa dana,
sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
Dana yang didapat untuk pendidikan politik adalah dari APBD dan iuran anggota
partai. Sumber daya manusia kader partai GOLKAR sudah mendapatkan
pendidikan politik tetapi belum terjadwal secara rutin. Informasi yang diberikan
berupa pelatihan, pertemuan, workshop, loka karya, dan dialog interaktif.
Kebijakan terdapat di AD/ART partai GOLKAR dan UUD 1945. Keluaran
(outputs), bentuk pencapaian dari pendidikan politik adalah pengetahuan politik
untuk kader partai dan masyarakat. Hasil (outcomes), dapat dilihat dari kinerja
kader partai yang menjadi lebih baik saat sudah dibekali pendidikan politik dan
bagi masyarakat meningkatkan partisipasi politik. Manfaat (benefits), kader partai
berpengetahuan politik dan bagi masyarakat meningkatkan kesadaran pentingnya
pengetahuan politik. Dampak (impacts), berpengaruh untuk kelangsungan partai
yang lebih baik lagi dan dipercaya masyarakat.
Disarankan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya untuk
mengadakan sosialisasi langsung yang berupa pertemuan kepada masyarakat
tentang pentingnya pendidikan politik. Direkomendasikan kepada peneliti lain
meneliti lebih dalam tentang partisipasi politik masyarakat untuk mengetahui
kesadaran masyarakat terhadap demokrasi.

Kata kunci : Kinerja, Pendidikan Politik