Moderasi dan kebebasan beragama merupakan salah rumpun dalam hak asasi manusia yang telah dijamin dengan jelas dan tegas dalam instrumen internasional dan nasional. Namun terkadang hal ini tidak sesuai dengan yang terjadi dalam masyarakat yang dimana selalu ada sentimen antar umat beragama khususnya yang menjadi korban adalah minoritas, selain itu faktor intoleran ini berasal dari kebijakan saling berkontradiksi khususnya yang berkenaan dengan kebebasan beragama

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan mengenai kebebasan beragama diterapkan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam perilaku moderasi yang dituangkan dalam peraturan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Legal Research) yang dilakukan penulis dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Temuan penelitian ini menunjukan bahwa pertama Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 sudah tidak relevan dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengatur warga negara dalam beragama karena bertentangan dengan UUD 1945 dan beberapa regulasi yang mengatur terkait hak asasi manusia. Selain itu, PBM 2 Menteri No 8 dan 9 Tahun 2006 dalam bab IV jelas bertentangan Undang-Undang 1945. Kedua kebijkan ini mempunyai konsekuensi negatif yaitu hadirnya sikap diskrimatif dan intoleran dalam beragama yang akan terjadi secara berulang. Kedua perlunya penguatan moderasi dalam kebebasan beragama dengan menumbuhkan toleransi, diskusi antaragama, melakukan pendidikan multikultural, serta membentuk kebijakan yang menjunjung persamaan hak dan perlindungan bagi semua kelompok agama, sekaligus mendorong penghormatan terhadap keberagaman agama.

Kata Kunci (Keyword): Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, Moderasi