Peningkatan jumlah penduduk di Kota Banjarmasin membuat pemerintah harus melakukan tindakan cepat dalam pembangunan sarana dan prasarana publik sebagai penunjang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Trotoar merupakan salah satu fasilitas prasarana publik yang memiliki fungsi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki. Trotoar merupakan hak bagi pejalan kaki hal ini terdapat dalam pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga di dukung dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan yang terjadi dimasyarakat fungsi trotoar ini seringkali disalahgunakan khususnya oleh para Pedagang Kaki Lima padahal dalam pasal 12 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan telah mengatur larangan untuk berjualan diatas trotoar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dan mengetahui upaya serta sanksi seperti apa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau (Sosio-legal) yang dilakukan penulis dengan pendekatan peraturan Perundangundangan (Statute Approach) untuk menganalisis isu tersebut dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan tersebut masih belum bisa lakukan secara optimal dikarenakan beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal.

Kata kunci (keyword): pengawasan hukum, penyalahgunaan fungsi trotoar, pedagang kaki lima