Pembangunan di Indonesia merupakan kerjasama antara pemerintah dan rakyat yang didapat dari adanya pajak. Keduanya saling berperan untuk mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menyiasati hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengatur penerimaan pajak salah satunya dari sektor restoran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Meski demikian, kondisi perekonomian memburuk akibat wabah Covid-19 yang berdampak menurunnya pelanggan restoran dan meningkatnya target pajak. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif yang dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak pajak restoran terhadap dana umum kota. Sumber sekunder, seperti buku, jurnal, dan lain-lain, melengkapi data dan informasi yang dikumpulkan oleh Badan Pengelola. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan semua materi yang diperlukan, yang kemudian dievaluasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan data, terlihat bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin sangat efektif sebelum dan sesudah COVID-19, dengan persentase yang secara konsisten lebih dari 100%. Meski demikian, pajak restoran masih sedikit berperan dalam peningkatan PAD Kota Banjarmasin.