Sistem pemilihan umum proporsional terbuka adalah salah satu jenis sistem pemilihan umum di mana kursi parlemen atau legislatif dibagi berdasarkan proporsi suara yang diperoleh partai politik atau kandidat. Pada pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka, tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana seorang calon legislatif tersebut akhirnya dapat menduduki kursi parlemen. Umumnya pada pengetahuan masyarakat, apabila calon legislatif tersebut memperoleh banyak suara maka pasti akan mendapatkan kursi legislatif. Padahal untuk dapat mencapai kedudukan tersebut, seorang calon legislatif harus melewati berbagai persyaratan dan ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemilihan umum menggunakan sistem proporsional terbuka dalam penentuan calon legislatif, dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemilihan umum, dengan cara memahami bagaimana proses perhitungan suara dan bagaimana kursi parlemen didistribusikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana penelitian diperoleh dari bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penetapan untuk calon legislatif terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara dengan peringkat terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh dari setiap calon sesuai jumlah dari perolehan kursi partai politik pada daerah pemilihan dari calon. Sistem pemilihan umum menggunakan sistem proporsional terbuka adalah metode pemilihan umum di mana pemilih tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga dapat memberikan suara langsung kepada kandidat yang diusulkan oleh partai tersebut. Perhitungan suara calon legislatif menggunakan metode Sainte-Lague, yaitu jumlah perolehan kursi DPR di setiap dapil ditentukan dengan rumusan: suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas, dibagi dengan bilangan pembagi satu dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil.