Pada tahun 2019, PT.Eka Cipta Utama Mandiri dengan nama “Guntung Manggis

 Residence” membangun perumahan sebanyak 23 unit (tahap pertama 14 unit dan tahap

 kedua 9 unit), untuk tahap pertama berjalan lancar baik proses pembangunan maupun

 proses akad kredit di bank, namun untuk tahap kedua hanya 3 unit selesai diproses

 sedangkan sisanya 6 unit masih mangkrak hingga saat ini ± 2 (dua) tahun.

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dimana hukum ini

 mengemukakan norma hukum dalam arti luas, yakni penelitian hukum yang mengkaji

 studi dokumen berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan

 literatur yang ada relevansinya dengan pembahasan masalah.

 Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli di PT.Eka Cipta Utama Mandiri,

 yaitu : (1) Hubungan antara developer dengan konsumen didasari pada PPJB, dimana

 developer berjanji untuk menyediakan rumah, sedangkan konsumen berkewajiban

 membayar angsuran, dan (2) Hubungan antara konsumen dengan bank, didasari pada

 hubungan perjanjian kredit, dimana bank memberikan fasilitas kredit, dan konsumen

 berkewajiban melunasi utangnya, serta (3) Hubungan antara bank dengan developer

 didasari pada hubungan perjanjian kerjasama (PKS).

 Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen perumahan PT.Eka Cipta Utama

 Mandiri, yaitu : (1) Penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu : penyelesaian sengketa

 menempuh jalur gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya, dan (2) Penyelesaian

 sengketa secara non-litigasi, yaitu : penyelesaian sengketa dapat melalui BPSK untuk

 menuntut haknya.

 Upaya langsung konsumen kepada PT.Eka Cipta Utama Mandiri yaitu, konsumen

 melakukan pertemuan membahas perumahan mangkrak. Pembangunan dilanjutkan

 PT.Teguh Supra Jasaguna, namun terjadi ketidaksesuaian dalam pembayaran yang

 menyebabkan pihak kedua enggan melanjutkan proyek.

 Kata kunci (keyword) : perlindungan konsumen, bangunan perumahan, mangkrak