Kasus tindak pidana korupsi semakin sering terjadi, salah satu kasus korupsi yang menyita perhatian masyarakat adalah kasus korupsi dana bansos covid- 19 pada masa pandemi beberapa tahun yang lalu. Kasus tersebut melibatkan menteri social yakni Jualiari Batubara yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai tersangka dengan vonis hukuman yang menuai pro dan kontra pada saat itu. Selain itu, hukuman yang ditetapkan untuk tersangka dinilai oleh masyarakat terlalu ringan sehingga menyebabkan masyarakat banyak mengkritik mengenai vonis hukuman oleh pengadilan yang menangani kasus tersebut. Namun, terlepas dari hal itu beberapa hal yang seharusnya diperhatikan adalah korban dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Korban yang menderita kerugiain materi pada saat itu yang seharusnya diperhatikan oleh pengadilan tetapi tidak di indahkan karena dalam peraturan perundang-undangan tindak pidanakorupsi belum ada aturan yang mengatur bagaimana perlindungan korban maupun pertanggungjawaban pelaku terhadap korban yang seharusnya dalam bentuk ganti kerugian.

Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban korupsi yang mengalami kerugian dalam jumlah yang besar dapat dibuatkan kebijakan agar memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Bentuk kebijakan yangdapat dibuat sepertimemberikanperlindunganhukum sebagai bentuk dari terwujudnya hak-hak korban. Kemudian untuk pertanggung jawaban pelaku kepada korban dalam bentuk memberikan ganti kerugian dapat dilakukan dengan mekanisme pelaku membayarkan ganti kerugian senilai dengan kerugian yang diderita oleh korban ke pengadilan yang selanjutnya akan diatur mengenai pelaksanaannya melalui pengadilan dan pengawasandalammemberikangantikerugiankepadakorbandilakukanoleh pihak kejaksaan. Sehingga hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Disamping sanksi pidana penjara dan membayar denda kepada negara.