Majelis Hakim dalam persidangan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menemukan keputusan hukum yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kasus Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm mengilustrasikan proses ini, di mana terdakwa didakwa melanggar Pasal 45 Ayat (3) UU ITE karena mencemarkan nama baik melalui distribusi informasi elektronik tanpa izin. Berdasarkan bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek analisis hukum, tetapi juga keadilan sosial dan manfaat yang dapat dihasilkan dari keputusan tersebut. Peningkatan kualitas putusan hakim dan profesionalisme lembaga peradilan tercermin dari kemampuan mereka mengintegrasikan nilai-nilai esensial ini secara seimbang: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Yang dapat dihasilkan dari keputusan tersebut. Peningkatan kualitas putusan hakim dan profesionalisme lembaga peradilan tercermin dari kemampuan mereka mengintegrasikan nilai-nilai esensial ini secara seimbang: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode penelitian normatif digunakan untuk mengukur konsistensi interpretasi hukum terhadap peristiwa yang diperhadapkan kepada Majelis Hakim, memastikan bahwa putusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan sosial yang relevan.

Kata Kunci (keyword): Keputusan Hukum, Tanggung Jawab Hakim, UU ITE, Profesionalisme Lembaga Peradilan.