Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui alasan pemberhentian Notaris secara tidak hormat karena dinyatakan pailit dan untuk mengetahui konsep rehabilitasi jabatan Notaris setelah berakhirnya kepailitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan tipe penelitian terhadap kekaburan hukum yang ada pada Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Hasil Penelitian, pertama, Notaris yang dinyatakan pailit diberhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya sebagai Notaris karena dalam Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris hanya membahas mengenai peningkatan sanksi terhadap Notaris yang dinyatakan pailit, yang awalnya diberhentikan sementara dari jabatannya dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi pemberhentian secara tetap, yaitu diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya setelah pernyataan pailit tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, Konsep rehabilitasi jabatan Notaris setelah berakhirnya kepailitan yaitu Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan yang dimaksud rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisikan keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya, sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai rehabilitasi terhadap Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, yang mana putusan pailit belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.