Abstract: This study aims to examine the fulfillment of the elements in Case Number 30/Pid.Sus/2023/PN CBI which is suspected of being a crime of human trafficking instead of illegal adoption, and to assess the considerations of the panel of judges in the decision based on the perspective of legal certainty. This normative legal research analyzes the Cibinong District Court Decision Number 30/Pid.Sus/2021/PN.Cbi through a case study. Prescriptive in nature, this study provides an overview and suggestions regarding the application of the law by judges. The approach used is a case approach to understand the legal reasons (ratio decidendi) in the decision. The collection of legal materials was carried out through literature studies and analyzed qualitatively. According to the results of this thesis research, it shows that: First, illegal adoption is considered a crime of human trafficking if it meets the elements of the perpetrator, process, method, and purpose as regulated in Law Number 21 of 2007. This occurs when the perpetrator is involved in the recruitment, transportation, shelter, or acceptance of children by illegal means such as threats or fraud, and aims to exploit children. Transactions of money or other compensation in illegal adoption violate Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Second, in enforcing the law, judges must pay attention to certainty, justice, and benefit. Although the law is unclear, judges must find the right law with community values. In cases of illegal adoption as human trafficking, it is necessary to consider the application of criminal concursus for the perpetrators. Judges must provide the heaviest sanctions to achieve legal certainty in Indonesia.

Keywords: Criminal Acts, Child Trafficking, Illegal Adoption.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan unsur-unsur dalam Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN CBI yang diduga merupakan tindak pidana perdagangan orang bukan adopsi ilegal, dan mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut berdasarkan perspektif kepastian hukum. Penelitian hukum normatif ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Cbi melalui studi kasus. Bersifat preskriptif, penelitian ini memberikan gambaran dan saran terkait penerapan hukum oleh hakim. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus untuk memahami alasan hukum (ratio decidendi) dalam putusan tersebut. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa: Pertama, adopsi ilegal dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila memenuhi unsur pelaku, proses, cara, dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Hal tersebut terjadi apabila pelaku terlibat dalam perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan anak dengan cara yang tidak sah seperti pengancaman atau penipuan, dan bertujuan untuk mengeksploitasi anak. Transaksi uang atau imbalan lainnya dalam adopsi ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua, dalam menegakkan hukum, hakim harus memperhatikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun hukumnya belum jelas, hakim harus menemukan hukum yang tepat dengan nilai-nilai masyarakat. Dalam kasus adopsi ilegal sebagai perdagangan orang, perlu mempertimbangkan penerapan criminal concursus bagi para pelaku. Hakim harus memberikan sanksi yang seberat-beratnya untuk mencapai kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Anak, Adopsi Ilegal.