Independensi kekuasaan kehakiman di satu sisi merupakan sebuah prasyarat sebuah negara hukum dalam mencapai supremacy of law, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai problematika. Hakim bisa saja berlindung di balik tameng ”independensi dan kebebasan” dalam mengadili hingga memutus suatu perkara, tetapi justru mengabaikan asas impartiality, sehingga tidak terpenuhi HAM para pencari keadilan. Padahal, hakim merupakan representasi kekuasaan kehakiman sebagai sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap HAM. Problematika lainnya dapat muncul jika ada dugaan pelanggaran HAM oleh hakim terhadap para pencari keadilan dan belum jelas mekanisme penanganannya oleh lembaga yang berwenang. Penelitian ini menawarkan analisis normatif untuk mengetahui : 1) aturan mengenai HAM dalam lingkup kekuasaan kehakiman berkaitan dengan status hakim sebagai duty bearer; dan 2) aturan hukum yang seharusnya untuk penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan.Dengan elaborasi terhadap pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan terkait menggunakan teori-teori hukum yang ada, penelitian ini menemukan bahwa 1) belum ada pasal dalam UU 48/2009 yang mengatur status hakim sebagai duty bearer; dan 2) Kekaburan norma mekanisme penanganan pelanggaran HAM dalam proses peradilan. Diperlukan suatu pasal yang konkret mengenai kewajiban hakim dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta kejelasan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan hingga ditetapkan putusan.