Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan 

hukum terhadap wajib pajak atas ketidaksetujuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

(SKP) dan juga untuk mengetahui pengaturan yang ideal untuk meminimalisir 

terjadinya sengketa perpajakan. Metode ini memakai penelitian hukum normatif 

yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dengan mencoba 

untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada melalui perundang-undangan, 

literatur, dan bahan lainnya yang bersangkutan dengan masalah yang dikaji. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk 

perlindungan hukum terhadap wajib pajak atas ketidaksetujuan penerbitan Surat 

Ketetapan dimulai dari pengajuan upaya hukum keberatan di Direktorat Jenderal 

Pajak, kemudian pengajuan banding ke Pengadilan Pajak, dan upaya hukum terakhir 

adalah pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, Namun didalam proses 

pengajuan upaya hukum tersebut terdapat pasal-pasal di dalam peraturan perundang-

undangan yang dianggap menyulitkan wajib pajak selaku pencari keadilan. Kedua, 

pengaturan yang ideal untuk meminimalisir terjadinya sengketa perpajakan yaitu 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang baik

kepada wajib pajak sehingga diharakan dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang 

perpajakan dan dapat meminimalisir terjadinya sengketa perpajakan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Wajib Pajak, Sengketa Perpajakan.