Kata kunci : peraturan daerah, urusan pemerintahan, hak asasi manusia,                         diskriminasi.
Tujuan penelitian yuridis peraturan daerah tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadan  untuk mengetahui dan menganalisis urusan pemerintahan daerah dalam prespektif hak asasi manusia. Disamping itu untuk mengetahui dan menganalisa bahwa dalam pembentukkan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berada diatasnya serta dalam pembuatan peraturan daerah harus mengutamakan hak asasi manusia yang bersifat non diskriminatif.
 
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yuridis peraturan daerah tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadan kota Banjarmasin  dalam prespektif hak asasi manusia dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
 
Sedangkan hasil penelitian yaitu pemerintah daerah dalam melakukan pembentukkan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat dalam klasifikasi urusan pemerintahan daerah agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang berada diatasnya. Serta agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pembentukkan peraturan daerah dalam upaya Negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia