PENGGUNAAN PESAQWAT TERBANG MILITE SEBAGAI ANGKUTAN UDARA UNTUK UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

FADIL AHMAD

ABSTRAK

 TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENGGUNA  PESAWAT MILITER YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBRIKAN LAYANAN PENERBANGAN BAGI MASYARAKAT UMUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK MASYARAKAT UMUM SEBAGAI PENUMPANG YANG MENGGUNAKAN PESAWAT MILITER SEBAGAI ANGKUTAN UDARA APABILA TERJADI KECELAKAAN PENERBANGAN

MENURUT HASIL PENELITIAN YANG DI PEROLEH DARIN PENULISAN SKRIPSI INI DI PEROLEH HASIL BAHWA PERTAMA PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENGGUNAAN PESAWAT MILITER YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMEBRIKAN LAYANAN PENERBANGAN BAGI MASYARAKAT UMUM DAPAT LAH DIDASARKAN PADA KETENTUAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN PASAL 1 ANGKA(5) PASAL 11 DAN PASAL 12 PASAL 12 PERATURAN MENTRI YANG MENYTAKAN BAHWA KEGIATAN PENGUNAAAN PESAWAT MILITER YANG DIGUNAKAN UNTUK UDARA BUKAN NIAGA TIDAK BERJADWAl  kedua perlindungan hukum angkutan udara apabila terjadi kecelakaan penerbangan dapatlah didasarkan pada ketentuan pasal  141 undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pasal 1236 dan pasasl 1246 KUH perdata serta pasal 1365 KUH perdata yang memebrikan kewajiban kepada pihak penyelanggara angkutan udara apabila terjadi kecelakaan penerbangan dengan membyar ganti rugi atas kerugian penumpang bila mengalami cacatg tetap atau luka-luka serta membayar ganti rugi kepada pihak ahli waris penumpang sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku apabila penumpang tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan penerbangan dengan menggunakan pesawat militer sebagai angkutan udara

kata kunci pesawat militer angkutan udara untuk umum dan penerbangan