DIGITAL LIBRARY



JUDUL:TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PENGARANG:MEDINA MAULIDYA
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2019-05-23


Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditinjau dari asas keadilan dalam kinerja Anggota DPRD untuk mendapatkan hak mereka dengan adanya kenaikan tunjangan serta apakah dalam Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meningkatkan kinerja DPRD sudah ideal berdasarkan kualifikasi ideal DPRD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait lembaga perwakilan dan pemerintahan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan utama adalah pendekatan konsep (conceptual approach) hal tersebut mengingat karena penulisan ini dilakukan dengan cara pendekatan dari konsep pengertian kinerja secara umum dan kinerja yang ideal dari DPRD serta konsep pemerintahan yang baik (good governance).

 

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, ditinjau dari asas keadilan yang mana terdapat pada salah satu materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan memang dari segi DPRD dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi 75% dari Prolegda yang sudah terlaksana, maka sudah cukup dikatakan optimal, sehingga mereka wajar mendapatkan semacam reward yaitu dengan adanya kenaikan tunjangan tersebut. Kedua, Kualifikasi yang dapat dijadikan dari ukuran suatu kinerja DPRD yang ideal yaitu memahami benar hak, tugas dan kewenangannya serta faktor efektivitas, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, dan inisiatif. Dalam hal pengaturan dari Perda Nomor 15 Tahun 2017 tersebut untuk meningkatkan kinerja Anggota DPRD belum bisa dikatakan ideal yaitu dalam hal pertanggungjawaban mereka menunjukkan hasil kerjanya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) secara transparan dan akuntabilitas dari kualifikasi ideal Anggota DPRD tersebut.

 

Kata Kunci : Demokrasi Perwakilan, Hak dan Kewajiban DPRD, Kinerja DPRD.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI