Pertambangan merupakan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kegiatan kehutanan yang akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya, baik itu berdampak positif maupun negatif untuk meminimalisir dampak negatif dibuatlah kebijakan-kebijakan pertambangan yang bertujuan untuk memonitoring kegiatan yang dilakukan di areal pertambangan terutama menganai luas penggunaan kawasan hutan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin yaitu mengenai pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Pengunaan Kawasan Hutan (PKH).

            Pembayaran PNBP PKH dimaksudkan sebagai kompensasi pengganti lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan yang dibayarkan setiap tahunnya, berdasarkan jatuh tempo sesuai dengan tanggal dikeluarkan izinnya. Adanya PNBP PKH diharapkan dapat menjadi pengganti kerugian atas penggunaan kawasan hutan. Akan tetapi masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka perlu dilakukan kegiatan verifikasi PNBP PKH untuk mengetahui kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan pada kawasan hutan