Kata Kunci: kewenangan, memeriksa dan memutus, Sengketa KTUN

Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Bagaimana
Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Keputusan
Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dan Penyelesaian Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa Dan Memutus
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian
dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan penelitian deskripsi yaitu memberikan paparan, analisa atau gambaran mengenai
Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Keputusan
Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dan Upaya Hukum Atas Sengketa Keputusan Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha
Negara Yang Diputus Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan ada juga
bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur, setelah semua bahan dari berbagai literatur
serta bahan penelitian terkumpul maka bahan-bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Juga
bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang didapat melalui internet sebagai penunjang penulis
dalam menganalisis.
Menurut hasil dan penelitian tesis ini menunjukan bahwa pertama: Keputusan Peradilan Tata
Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan merupakan langkah menuju good government. Kedua: Penyelesaian Peradilan Tata
Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.